Anggota Komisi VI DPR RI Sonny T Danaparamita

Berdasarkan laporan dan aspirasi dari masyarakat mengenai permasalahan yang terkait dengan terhapusnya nama-nama warga desa Jambewangi

(Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi) sebagai Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial, maka saya merasa perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

Sebagai warga Banyuwangi tentu saya merasa sangat prihatin atas peristiwa ini.
Di saat mereka sangat membutuhkan bantuan guna menyambung hidupnya, justru mereka malah mengalami ‘kehilangan atas hak-haknya”.
Niat pemerintah yang ingin meringankan beban masyarakat melalui pemberian berbagai bantuan sosial, ternyata dalam pelaksanaan di lapangan tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

Namun demikian, saya pribadi merasa bersyukur dan sekaligus memberikan apresiasi serta dukungan kepada para pemuda / masyarakat yang saat ini telah memberikan pendampingan serta mencoba untuk membongkar permasalahan yang terkait dengan hilangnya nama-nama dalam daftar penerima bantuan sosial ini.
Sekali lagi, saya memberikan apresiasi dan dukungan penuh kepada kawan-kawan yang melakukan pendampingan atas permasalahan ini hingga semuanya nanti dapat diketahui akar persoalan hingga menemukan solusinya.

Saya memandang bahwa penyelesaian persoalan seperti ini tidak boleh berlarut-larut. Dan oleh karena itu, apresiasi juga perlu saya sampaikan kepada DPRD Kabupaten Banyuwangi, Dinas Sosial, dan pihak terkait lainnya yang telah menggelar dan hadir dalam Rapat Dengar Pendapat guna menemukan akar persoalan sekaligus solusi atas hilangnya ratusan KPM Bansos di Jambewangi.
Namun sayang, Pemerintah Desa Jambewangi yang seharusnya paling berkepentingan dalam mewujudkan kesejahteraan warganya justru tidak hadir dalam hearing tersebut.

Kepala Desa yang seharusnya menjadikan hearing itu sebagai forum yang dapat menjelaskan semuanya secara terang benderang, ternyata malah dihindari.
Dan saya menjadi semakin kaget ketika dalam sebuah wawancara yang diliput oleh sebuah televisi swasta
Kepala Desa Jambewangi ini malah mencoba lempar tanggung jawab dan menyalahkan pihak lainnya, mulai dari operator hingga kementerian negara.

Pernyataan Kepala Desa Jambewangi yang menyebutkan bahwa
\”mungkin yang kita anggap layak mendapatkan bantuan, tapi kementerian menganggap tidak layak”,
menurut saya adalah sebuah penyataaan yang serampangan dan sekaligus menunjukkan bagaimana kepala desa ini tidak memahami regulasi.
Dan bahkan menurut saya ini adalah sebuah tuduhan yang tidak dapat dipertanggungjawbkan terhadap kementerian negara.

Saya sendiri juga telah berkoordinasi dengan pihak kementerian sosial dan menyatakan bahwa pernyataan dari Kepala Desa Jambewangi tersebut jelas-jelas tidak dapat dibenarkan

Untuk itu, dengan penuh hormat saya berharap semua pihak bisa segera menyelesaikan permasalahan ini dengan tanpa ada satupun yang harus dikorbankan.
Demi memperjuangkan masyarakat yang masih belum pada tahap sejahtera, mari sampaikan semua kebenaran walau terkadang itu pahit.

Salam
Sonny T Danaparamita
Anggota DPR RI Fraksi PDI PERJUANGAN – DAPIL JATIM III